Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

PeraturanPedia.id – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK

  • bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
    bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
    bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.
  • Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  • 1. KETENTUAN UMUM
    2. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN
    3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
    4. SYARAT DAN TATA CARA
    PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN
    5. KETENTUAN PIDANA
    6. KETENTUAN PERALIHAN
    7. KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

  4. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

DETAIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

EntitasPemerintah Pusat
JenisUndang-Undang
Nomor13 Tahun 2006
Tahun2006
TentangUndang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Tanggal Ditetapkan11 Agustus 2006
Tanggal Diundangkan11 Agustus 2006
Berlaku Tanggal11 Agustus 2006
SumberLN.2006/NO.64, TLN NO.4635, LL SETNEG : 18 HLM

Silahkan download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini:

Download PDF

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE.

Definisi:
LN = Lembaran Negara
TLN = Tambahan Lembaran Negara

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.id, terima kasih.

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × 3 =

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.